Rabu, 31 Juli 2013

Makalah Terstruktur (Prasyarat pendaftaran calon anggota KPUD Sinjai)


MAKALAH TERSTRUKTUR
(Diajukan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPUD Kab Sinjai)


OLEH

(MUHAMMAD ARFAH. SE)


Kata pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah terstruktur ini bertujuan sebagai salah satu bagian penilaian pengetahuan dan kompetensi calon pelamar untuk untuk menjadi Komisioner KPU.
Dalam kesempatan ini, selaku pelamar seleksi anggota KPU ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada, Panitia Seleksi dan Pegawai Sekertariat Kantor KPU Kabupaten Sinjai yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut dalam seleksi penyaringan Anggota KPU Kabupaten Sinjai. Semoga semua amal baiknya, dalam pekerjaan selama pelaksanaan Seleksi ini dibalas oleh yang Maha Kuasa. amin




Sinjai, 31 Juli 2013



















1.      TEMA KEPEMIMPINAN.

a.       Saya menilai kapasitas kepemimpinan saya 90
mengapa ? Berdasarkan pengalaman saya selama beraktivitas dalam berbagai organisasi, saya yakin  bahwa kemampuan kepemimpinan yang saya miliki cukup tinggi. Keterlibatan saya pada beberapa organisasi dengan mencapai posisi strategis telah menjadi kesempatan untuk mengasah kualitas kepemimpinan

b.      Deskripsi pengalaman yang membuktikan kualitas dan karakter kepemimpinan.
Pemimpin (leader) adalah orang yang mampu mempengaruhi (influence) orang lain dan memiliki wewenang manajerial. Kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi (process of influencing) orang lain dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang berdasarkan pengalaman. Kepemimpinan adalah buah dari proses pendidikan formal, non formal dan interaksi sosial. Pengalaman saya selama dalam proses pendidikan sejak masih duduk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sinjai sudah terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan bergabung dan aktif dengan organisasi kepramukaan, proses interaksi yang sering dilakukan di organisasi kepramukaan begitu memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter kepemimpinan saya, kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama.
Fase kemahasiswaan adalah fase proses, 2001 masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar . dunia kampus dengan latar belakang dari berbagai aspek ; budaya, suku dan karakter yang berbeda tidak begitu sulit untuk saya berinteraksi dengan teman – teman,  karena bekal sejak di organisasi kepramukaan kemapuan manajerial dan karakter percaya diri sudah tumbuh sehingga tidak begitu sulit berinteraksi dengan teman- teman yang berbeda latar belakang, sejak  memasuki masa aktif perkuliahan teman – teman sudah mengamanahkan kepada saya jabatan ketua tingkat dikelas meski jabatan itu sebagian orang menganggap sesuatu jabatan yang biasa – biasa tetapi bagi saya jabatan itu bukan sebagaimana besar dalam menentukan atau mempengaruhi suatu kebijakan tapi bagi saya jabatan itu adalah sebuah amanah dan proses pembentukan karakter dan bagaimana berinteraksi dengan dunia sosial. jabatan sebagai ketua tingkat memberikan pengalaman  yang cukup berharga karena jabatan sebagai ketua tingkat mengajarkan saya bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi  dengan mahasiswa, dosen dan pimpinan di kampus terkait dinamika kampus atau persoalan – persoalan kemahasiswan, amanah sebagai ketua tingkat dikelas semakin meyakinkan kepada teman-teman terkait kemampuan saya dengan bakat kepemimpinan yang saya miliki dan semakin menguatkan kapasitas kepemimpina saya secara pribadi. Beberapa jabatan pernah saya diamanahkan  sama teman – teman di organisasi intra dan ekstra kampus, diantaranya ; Ketua Bidang Keorganisasian dan Kemahasiswaan Himpunan Mahaiswa Manajemen Fakutas Ekonomi, Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Ekonomi, Ketua HIPPMAS Komisariat Universitas Muhammadiyah Makassar, Ketua HIPPMAS Cabang Sinjai Utara, Ketua PPD DPP HIPPMAS dan Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi DPP HIPPMAS  dan beberapa organisasi kemahasiswaan dan lembaga swadaya masyarakat yang pernah saya bentuk diantaranya  Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (HIPPMAS) Komisariat Universitas Muhammadiyah Makassar,  Forum Komunikasi Mahasiswa Lappa – Sinjai, Lingkar Madani Institute Sulawesi Selatan. Kelompok Nelayan Insan Mandiri Lappa – Sinjai, Kelompok Nelayan Sipakatau Lappa – Sinjai
Sejak selesai pada tahun 2006 di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar saya mendirikan organisasi pemberdayaan  masyarakat (Lingkar Madani Institute Sulawesi Selatan) pada tahun 2009 dan beberapa kegiatan yang pernah saya laksanakan melaui lembaga Lingkar Madani Institute Sulawesi Selatan, diantaranya ; pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pedagang kaki lima pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, pelatihan kerajinan tangan dari bahan Enceng Gondok Masyarakat Kecamatan  Pallangga Desa Parang Banoa di Kabupaten Gowa bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja  Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Seminar Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar bekerjasama dengan dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Seminar Pendidikan Politik bagi mahasiswa di Makassar bekerjasama dengan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011,  Workshop Pemuda dan Mahasiswa di Makasar tahun 2011, Seminar Pedidikan Politik di Makassar bekerjasama dengan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012.


2.      TEMA INTEGRITAS.

a.       Skor tingkat integritas 90
Integritas konsistensi antara sikap dan perilaku, saya menilai tingkat integritas saya sudah sesuai dengan prinsip dan bisa dijadikan indikator penilaian, karena tidak pernah mencederai diri saya dengan melawan norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan tetap konsisten menjaga harga diri  

b.      Deskripsi pengalaman yang menjadi tolak ukur integritas
Integritas adalah suatu konsep yang menujuk konsistensi antara nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan kejujuran dari dan kebenaran dari tindakan seseorang, integritas dengan kata lain adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung nilai – nilai luhur dan keyakinan, lawan dari integritas adalah (hipokrit atau munafik).
Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakanya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya, mudahnya ciri seseorang yang berintegritas yaitu satunya kata dengan perbuatan (filosofi Bugis Taro Ada Taro Gau) bukan seseorang yang kata – katanya tidak bisa dipegang.
Seorang mempunyai integritas bukan manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya, integritas menjadi karakter kunci seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari bawahannya, pimpinan yang beritegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapanya sesuai dengan tindakannya.
Pemimpin yang tidak punya integritas sama halnya dengan orang yang mendirikan rumah tanpa pondasi atau seperti orang yang membangun rumah diatas pasir, ketika datang badai rumahnya akan hancur dan runtuh, karena kriteria integritas adalah prasyarat yang pertama yang harus dimilki untuk memilih pemimpin baru beikutnya prasyarat kapabilitas intelektual dan kemampuan manajerial
Pengalaman memegang amanah disetiap organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan sebagai tolak ukur dari konsistensi dan komitmen saya dalam mengarahkan organisasi, bukan saja dalam hal kegiatan kemahasiswaan, membangun mitra kerjasama dengan instansi pemeritahaan  melalai kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sebagai bentuk penilaian integritas. Orang yang memiliki integritas selalu mendapatkan kepercayaan (trust).
Berkecimpung dengan aktifitas (pemdampingan dan pemberdayaan PKL) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tentu harus memiliki integritas, PKL dengan kompleksitas permasalahan yang terkadang menguji tingkat independesi dan integritas saya, dan Alhamdulilah sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilang) tahun masih aktif dan masih dipercaya untuk bersama masyarakat.
Konggres HIPPMAS mahasiswa Sinjai tahun 2012 di Makassar mengamanahkan kepada saya sebagai Ketua Majelis Pengawas dan Konsultasi DPP Hippmas Periode 2012 – 2014 yang memilki wewenang mengawal dan mengawasi jalannya konstitusi (aturan organisasi), jalanya roda organisasi agar tetap mengacu pada aturan organisasi. Amanah ini juga menjadi tolak ukur integritas saya.


3.      TEMA INDEPENDENSI

a.       Nilai tingkat independensi 90
Mengapa? Karena saya mempunyai pengalaman tidak pernah terlibat dalam organisasi kepartaian dan organisasi sayap partai yang bisa dijadikan indikator penilaian.

b.      Deskripsi tingkat independensi
Independesi adalah salah satu prasyarat untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.
KPU adalah lembaga independen karena dasar pembentukan melalui amanah konstitutsi atau undang – undang.
Pengalaman mengajarkan berpikir dan bersikap, saya tidak pernah terlibat dengan partai atau lembaga sayap dari partai. Selama ini saya bergabung dan aktif pada lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan yang jelas fungsi dan wewenangnya diatur dalan aturan organisasi yang bersifat independen.
c.       Sikap dalam menyikapi ketika ada partai politik yang meminta untuk diakomodir dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan poltik yang besar
Anggoata KPU adalah sebagai pelaksana dari sistem atau undang – undang kepemiluan dan undang-udang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota KPU di atur degan kode etik independensi dan integritas yang harus tetap dijaga. Menyikapi ketika ada partai politik yang minta diakomodir, jelas sikap saya secara pribadi tegas saya menolak kalau itu melanggar aturan perundang – undangan yang berlaku.
Partai yang ingin diakomodir punya prosedur dan aturan hukum yang jelas. Jadi tidak ada alasan terkait keguncangan politik yang besar ketika ada partai yang tidak diakomodir, karna Negara kita punya sistem dan aturan hukum yang jelas.


4.      TEMA KOMPOTENSI KEPEMILUAN

a.       Mengapa Pemilu itu penting dalam Negara demokrasi ?
Pemilu dalam negara demokrasi merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.
Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana dari rakyat untuk rakyat,  tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sikulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.
Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.
Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi  politik. Fungsi  legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam system politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu,  keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa,  melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan poltik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.
Paling tidak ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganegara. Tak mengherankan apabila menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya Dan ketiga, dalam dunia modern para pengusa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan (consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.
Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrsi itu sendiri. Pemilihan akan system pemilu adalah salah satu yang sangat penting dalam setiap Negara demokrasi, kebanyakan dari system pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada didalam masyarkat serta sejarah yang mempengaruhinya.

b.      Hubungan antara sistem pemilu, sistem partai, dan sistem pemerintahaan?
Menurut paham negara Demokrasi modern, sistem Pemilihan Umum, Sistem partai dan  Sistem pemerintahaan  merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan umum.
Demkorasi adalah kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu.
Dengan demikian  hubungan antara system Pemilu, system partai dan sisytem pemerintahan sangat  berkaitan, dinegara demokrasi modern secara subtansi kedaulatan ada ditangan rakyat, pemilihan anggota legislatif secara langsung merupakan proses pendelegasian suara rakyat kepada wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi pemerintahaan. Begitu  juga sistem pemilihan langsung pada pemilihan Presiden. Gubernur,  Bupati dan walikota, mereka terpilih dari sistem pemilihan umum dan melahirkan pemimpin yang terligitimasi oleh suara rakyat untuk menjalankan sistem pemerintahaan.

c.       Tahapan penyelenggraan pemilu?
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan mekanisme penyelenggaraan pesta demokrasi yang dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan. Dimulai dengan  :
1.      Perencanaan Program dan Anggaran
Melakukan perencanaan terhadap semua yang terkait dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu, seperti penyusunan perencanaan program dengan membuat kalender/timeline kegiatan yang akan dilakukan, Penyusunan dokumen penganggaran (RKKL, DIPA, POK) DAN Pedoman PengelolaanKeuangan.
2.      Penyusunan Peraturan KPU
Pada tahapan ini dilakukan pembuatan dan penyusunan Regulasi berupa Peraturan-peraturan sistem pemilihan dan sebagainya.
3.      Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
Pengumuman dan pengambilan formulir Pendaftaran,  Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran, Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan, Verifikasi administrasi di KPU, Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi, Perbaikan administrasi oleh partai politik, Verifikasi administrasi hasil perbaikan, Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan, Verifikasi faktual di tingkat KPU, KPU Provinsi dan Kab/Kota, Rekapitulasi hasil verifikasi faktual danPenetapan partai politik peserta Pemilu, Pengumuman partai politik peserta Pemilu, Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik, Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
Dalam proses ini, dilakukan pendaftaran peserta pemilu dengan melakukan penelitian terhadap semua syarat dan ketentuan berdasarkan Perundang-undangan serta penetapan peserta pemilu.
4.      Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Pendaftaran pemilih dan pemuktahiran daftar pemilih dengan didahului proses penyerahan Daftar  Penduduk  Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah, sampai kepada daftar pemilih sementara dan kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Tahapan ini dimulai dari proses ; Penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI di luar Negeri, Sinkronisasi data kependudukan dan dataWNI di luar negeri, Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Konsolidasi DP4, Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir, Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPUprovinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pemuktakhiran data pemilih (pencocokandan penelitian), Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan dan Pengumuman DPS, Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat Kecamatan, Masukan dan tanggapan masyarakat, Perbaikan dan penyusunan DPS, Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP, Perbaikan DPSHP, Penyerahan DPSHP akhir kepada KPUKabupaten/Kota, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota, Penyerahan DPT kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS, Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Pengumuman DPT.
5.      Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
Pemuktahiran data pemilih WNI di Luar Negeri, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Pengumuman DPSLN, Masukan dan tanggapan masyarakat, perbaikan DPSLN, Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan RepublikIndonesia.
6.      Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan
Penataan dan penetapan daerah pemilu dimulai dari tahap ; Penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2), Penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Rapat koordinasi dengan Partai Politik peserta Pemilu dan konsultasi publik, Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, Penetapan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7.      Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahap ini dimulai dari ; Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penyelesaian Sengketa Penetapan DCTA nggota DPR, DPD, dan DPRD.
8.      Kampanye
Pelaksanaan kampanye terdiri dari ;
a)      Tahap Persiapan Kampanye yang dimulai dari Koordinasi dengan pemerintah daerahuntuk penetapan lokasi pemasanganalat peraga untuk pelaksanaankampanye, Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri), Penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu memperhatikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
b)      Tahap Pelaksanaan dimulai dari Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanyekepada umum, dan pemasangan alatperaga, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetakdan elektronik, Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU,KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Audit dana kampanye, Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Penyampaian hasil audit danakampanye oleh KPU, KPU provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu, Pengumuman hasil audit penerimaandan penggunaan dana kampanye.
9.      Masa Tenang
10.  Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemungutan dan Penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara yaitu PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat. Proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai dari tahap ;
a)      Persiapan Menjelang Pemungutan Suara ; Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sisteminformasi/ elektronik, Monitoring persiapan pemungutan suara didaerah, Pengumuman dan pemberitahuan tempatdan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN,Penyiapan TPS/TPSLN.
b)      Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ; Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pengumuman hasil penghitungan suara diTPS,  Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS, Pemungutan Suara di TPSLN, Penghitungan Suara di TPSLN, Pengumuman hasil penghitungan suara diTPSLN, Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN.
11.  Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Tahap rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari ; Rekapitulasi hasil penghitungan suara diPPS/PPLNPengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara di PPS/PPLN, Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasilpenghitungan suara, dan alat kelengkapan oleh PPS kepada PPK dan Di PPLN kepada KEMENLU yang dilanjutkan kepada KPU, Rekapitulasi hasil penghitungan suara diPPK, Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, Penyampaian berita acara dan rekapitulasihasilpenghitungan suara tingkat kecamatankepada KPU Kabupaten/Kota, Rekapitulasi dan penetapan hasilpenghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, Pengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, Penyampaian hasil rekapitulasipenghitungan suara tingkat Kabupaten/Kotakepada KPU provinsi, Rekapitulasi dan penetapan hasilpenghitungan suara tingkat provinsi, Pengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara tingkat provinsi, Penyampaian rekapitulasi hasilpenghitungan suara Pemilu Anggota DPR,DPD, DPRD kepada KPU, Rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu tingkat nasional, Penetapan rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara Partai politik dan perolehansuara calon anggota DPR dan calon anggotaDPD.
12.  Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional
13.  Penetapan partai politik memenuhi ambang batas
14.  Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
a)      DiTingkat nasional dilaksanakan Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD, Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD.
b)      Pada Tingkat Provinsi dilaksanakan Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD provinsi, Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi.
c)      Pada Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
15.  Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi serta DPR dan DPD
16.  Pengucapan sumpah/janji anggotaDPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi serta DPR dan DPD

d.      Menciptakan Pemilu yang berkualitas
Pemilu yang berkualitas adalah harapan kita semua, berkaca dari pemilu - pemilu sebelumnya selalu meninggalkan persoalan mulai dari persolan DPT, adanya indikasi oknum panitia pelaksana pemilu memihak salah satu partai atau kandidat, tahapan pemilu yang kurang disosialisaikan/tidak transparan  dan masih banyak persolan lagi. Masih segar dalam ingatan kita kasus pemecatan 5 (lima) anggota  KPU Sinjai yang dilakukan oleh DKPP terkait kisruh dukungan dan penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sinjai periode 2013 – 2018 memberikan pengalaman yang berharga bagi kita semua sebagai calon calon komisioner KPU nantinya.
Saya selaku calon anggota  KPU Kabupaten Sinjai menawarkan sebuah solusi sebagai “benang merah” untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, diantaranya ;
1.      Tetap menjaga integritas sebagai pelaksana pemilu
2.      Tetap menjaga independesi
3.      Patuh dan taat terhadap undang - undang
4.      Anggota KPU tetap menjaga kekompakan dan tidak bertindak sendiri – sendiri.
5.      Anggoat KPU bekerja secara tim, makanya diperlukan kapasitas leadership dimiliki oleh anggota KPU
6.      Anggoat KPU harus bekerja dan bersifat transparan
7.      Akurasi data Pemilih (DPS/DPT) harus bisa dipertanggung jawabkan agar tidak ada lagi kemungkinan pemilih ganda atau pemilih siluman
8.      Sosialisasi yang efektif, efesien dan tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih/ menekan angka golput.
9.      Pelibatan kelompok masyarakat (NGO, OKP, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mahasiswa) memilki tingkat integritas dan independensi yang tidak diragukan lagi untuk ikut serta bertanggung jawab mengawasi dan mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum
10.  Mengajak para peserta pemilu  untuk ikut serta mensukseskan / mensosialisakan pemilu yang berkualitas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia (tidak ada intimidasi dan diskriminasi)
11.  Panwaslu bersama TNI/Polri dan pemerintah ikut bertanggung jawab mengawasi dan mensosialisasikan pemilihan umum, guna menghidari kecurangan, intimidasi, penghasutan dan pelibatan pagawai negeri sipil untuk mendukung partai dan kandidat secara terang terangan.
12.  Perencanaaan yang matang mengenai tahapan pemilu dan pendistribusian logistik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar